Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat penerapan Integrasi Layanan Primer atau ILP sebagai pendekatan untuk memeratakan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan geografis dan transportasi. Kebijakan ini diarahkan untuk menghadirkan layanan yang terpadu, berkualitas, serta berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat di setiap kelompok usia.
Melalui ILP, pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mencakup upaya promotif, preventif, dan pemantauan kesehatan secara berkesinambungan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Tengah Obeth Tekege mengatakan, ILP merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan yang mencakup pelayanan sejak masa kehamilan, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia. Pendekatan berbasis siklus hidup tersebut diharapkan membuat kebutuhan kesehatan masyarakat dapat ditangani secara lebih terarah. Setiap kelompok usia memperoleh perhatian sesuai kondisi dan risiko kesehatan yang dihadapi, sehingga kesinambungan pelayanan dapat terjaga.
Penguatan Jejaring Pelayanan hingga Wilayah Terpencil
Sebagaimana disadur dari ANTARA News Papua Tengah, penerapan ILP di Papua Tengah menghadapi tantangan berupa kondisi geografis yang beragam, keterbatasan transportasi, serta belum meratanya tenaga dan fasilitas kesehatan. Situasi tersebut membutuhkan tata kelola pelayanan yang mampu menghubungkan berbagai unit kesehatan secara efektif.
Karena itu, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, tenaga kesehatan, dan kader didorong untuk membangun koordinasi yang lebih kuat agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara terpadu, termasuk mereka yang berada di wilayah dengan akses terbatas.
Penguatan koordinasi antarunit menjadi unsur penting dalam pelaksanaan ILP karena kebutuhan kesehatan masyarakat tidak selalu dapat ditangani oleh satu fasilitas pelayanan. Puskesmas berperan sebagai penggerak layanan di wilayah kerja, sementara pustu dan posyandu membantu memperluas jangkauan pelayanan dasar hingga lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat.
Keterlibatan tenaga kesehatan dan kader juga mendukung pendataan, edukasi, pemantauan kondisi kesehatan, serta tindak lanjut bagi kelompok yang memerlukan perhatian khusus.
Workshop Menyiapkan Tenaga Kesehatan
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Dinas Kesehatan Papua Tengah menggelar Workshop Integrasi Layanan Primer Batch IV pada 19–28 Oktober 2026 di Nabire. Kegiatan ini diikuti 40 tenaga kesehatan dan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesamaan pemahaman mengenai penerapan ILP di wilayah kerja masing-masing. Peserta tidak hanya memperoleh materi, tetapi juga diharapkan mampu menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan di daerahnya.
Ketua panitia Sutira Kobogau menjelaskan, workshop tersebut diharapkan memperkuat kapasitas peserta dalam menerjemahkan konsep ILP menjadi langkah pelayanan yang operasional. Pemahaman yang seragam akan membantu mengurangi kesenjangan koordinasi antara unit pelayanan dan memperjelas pembagian peran dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil pelatihan dapat diarahkan pada perbaikan nyata dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dasar di setiap wilayah kerja.
Workshop menghadirkan narasumber dan widyaiswara dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Makassar. Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Tengah Kristianus Tebai.
Kehadiran lembaga pelatihan dan unsur pengelola sumber daya manusia kesehatan memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan tenaga yang mampu menjalankan transformasi layanan secara konsisten. Dalam jangka panjang, penerapan ILP diharapkan meningkatkan keterhubungan pelayanan, memperluas akses kesehatan, dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua Tengah.
