Angka stunting di Provinsi Papua Tengah tercatat mencapai 32,5 persen, sehingga pemerintah daerah memperkuat intervensi melalui Program BANGKIT. Penguatan program tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan persoalan gizi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah menempatkan isu stunting sebagai salah satu agenda penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi tubuh anak, tetapi juga berhubungan dengan kualitas tumbuh kembang, kemampuan belajar, serta produktivitas pada masa mendatang. Karena itu, penanganannya membutuhkan kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai sektor. Pemerintah daerah perlu memastikan program kesehatan, pemenuhan pangan bergizi, sanitasi, air bersih, edukasi keluarga, serta perlindungan sosial berjalan secara terhubung.
Perencanaan Berbasis Data Menjadi Dasar Intervensi
Sebagaimana disadur dari Tribunpapuatengah.com, Bapperida menegaskan penguatan Program BANGKIT sebagai bagian dari upaya pemerintah merespons tingginya angka stunting di Papua Tengah. Penekanan pada program tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan yang tidak berhenti pada penyusunan target, tetapi diterjemahkan menjadi langkah nyata di tingkat masyarakat. Data prevalensi sebesar 32,5 persen menjadi dasar bagi pemerintah untuk memetakan wilayah prioritas dan menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai.
Dalam pelaksanaannya, pengendalian stunting memerlukan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, serta masyarakat. Pemantauan terhadap ibu hamil, bayi, dan anak usia di bawah lima tahun perlu dilakukan secara konsisten agar risiko gangguan pertumbuhan dapat dikenali lebih awal. Ketersediaan data yang akurat juga penting untuk memastikan bantuan, layanan kesehatan, dan edukasi diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Penguatan Layanan dan Ketahanan Keluarga
Program penanganan stunting akan lebih efektif apabila disertai penguatan layanan dasar di wilayah-wilayah yang menghadapi kendala akses. Pelayanan posyandu, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, pemantauan berat serta tinggi badan, dan penyuluhan mengenai pola asuh merupakan rangkaian penting dalam pencegahan.
Di sisi lain, peningkatan akses terhadap pangan bergizi dan air bersih perlu menjadi bagian dari kebijakan karena kondisi lingkungan dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan turut memengaruhi kesehatan anak.
Bagi Papua Tengah, penurunan angka stunting juga berkaitan erat dengan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang tumbuh sehat memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti pendidikan secara optimal dan berkembang menjadi tenaga produktif. Oleh sebab itu, penguatan Program BANGKIT perlu diikuti indikator capaian yang jelas, pembagian peran antarlembaga, pengawasan berkala, serta evaluasi berdasarkan perubahan kondisi di lapangan.
Angka 32,5 persen menjadi pengingat bahwa penanganan stunting di Papua Tengah membutuhkan kerja bersama dan kesinambungan kebijakan. Pemerintah daerah dapat menjadikan Program BANGKIT sebagai instrumen untuk menyatukan perencanaan, layanan kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan dukungan lintas sektor dalam satu arah kerja. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan berbasis data, upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi kesehatan masyarakat serta mendukung pembangunan Papua Tengah yang lebih inklusif.
