TNI Sita Delapan Senjata, Operasi Keamanan Papua Dibarengi Percepatan Layanan Dasar

Tentara Nasional Indonesia menyita delapan pucuk senjata api dari kelompok kriminal bersenjata dalam rangkaian operasi pengejaran pelaku kekerasan terhadap warga sipil dan aparatur sipil negara di Papua. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, langkah penegakan keamanan tersebut berjalan beriringan dengan upaya membantu masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan informasi yang disadur dari Kompas.id, komitmen itu disampaikan Agus dalam Festival Band 2026 untuk memperingati HUT Ke-81 TNI di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Penguatan Keamanan untuk Melindungi Warga

Agus menyatakan, TNI tetap berkomitmen menindak kelompok yang disebut sebagai organisasi separatis dan kelompok kriminal bersenjata. Menurut dia, operasi pengejaran diperlukan karena dalam beberapa pekan terakhir terjadi serangkaian serangan yang menyasar masyarakat, termasuk ASN dan sopir angkutan umum. Ia menyebut delapan senjata yang disita terdiri atas jenis SS1 dan V1, yang sebelumnya dilaporkan direbut kelompok bersenjata dari satuan TNI.

Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan rasa aman sekaligus menjaga agar aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berlangsung di wilayah rawan. Pada 9 September 2026, kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya menghadang rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya di Distrik Muliama.

Peristiwa itu menyebabkan tiga ASN meninggal dunia, yakni calon pegawai negeri sipil Willi Mbuik, dokter hewan Alfonsius Albinus Mehan, dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Aprida Rapi.

Serangan lain terjadi pada 15 September 2026 di Jalan Trans Wamena-Nduga, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Seorang sopir kendaraan umum asal Toraja, Aris Sanda, dilaporkan disandera dan ditembak, sedangkan jasadnya ditemukan di dalam kendaraan yang dibakar. Rangkaian kejadian ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap pekerja layanan publik dan pengguna jalur transportasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Papua.

Operasi Terukur dan Penghormatan Kemanusiaan

Komando Operasi TNI Habema juga melaporkan kontak tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Balamai, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat (25/9/2026). Operasi tersebut melibatkan personel Yonif 315/Garuda bersama Tim Taipur dan mengakibatkan empat orang yang disebut sebagai anggota kelompok pimpinan Daniel Aibon Kogoya tewas. TNI belum memerinci identitas keempat orang tersebut.

Panglima Koops TNI Habema Brigadir Jenderal Riyanto menegaskan, ketegasan menghadapi ancaman harus berjalan bersama perlindungan terhadap masyarakat. Karena itu, ia menyatakan setiap tindakan prajurit perlu dilakukan secara terukur, selektif, dan profesional dengan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan tersebut penting agar operasi keamanan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga memastikan warga dapat mengakses layanan pemerintahan dan menjalankan kegiatan ekonomi secara lebih aman.

Operasi Teritorial Mendukung Layanan Dasar

Agus menjelaskan, keberadaan prajurit TNI di Papua tidak semata-mata untuk menjalankan operasi pengejaran. Melalui operasi teritorial, prajurit turut membangun gereja, menyediakan fasilitas pengeboran air bersih, memperbaiki sekolah yang rusak, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di sejumlah daerah terpencil, personel TNI juga membantu mengajar karena keterbatasan tenaga pendidik.

Peran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan layanan publik. Ketersediaan air bersih, ruang belajar yang layak, tenaga pengajar, serta layanan kesehatan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup dan penguatan kemandirian masyarakat.

Pada saat yang sama, Agus menekankan perlunya kolaborasi berbagai pihak dalam penyelesaian persoalan Papua, sehingga tanggung jawab keamanan, pembangunan, dan pelayanan sosial dapat dikerjakan secara terpadu.