Menyiapkan konten terkini untuk Anda...
Menemukan 4 hasil untuk kata kunci: "Kepastian Hukum"
BPKH Wilayah XVII Manokwari menyosialisasikan PPTPKH di Teluk Wondama untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola kawasan hutan.
Pengujian UU Otsus Papua di Mahkamah Konstitusi menjadi ruang penting untuk memperkuat kepastian hukum dan percepatan pembangunan daerah.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuatengah/foto/bank/originals/rilis-2026-kogab.jpg)
Kogabwilhan III merilis hasil operasi penegakan hukum di Papua dan sekitarnya sepanjang 2026 sebagai bagian dari penguatan keamanan dan kepastian hukum.
Pemerintah Provinsi Papua mendorong perluasan layanan digital pertanahan agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi, memeriksa status tanah, dan mendapatkan kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan tanah adat serta kebutuhan pelayanan langsung di lapangan.